Koordinat.co, Gorontalo Utara – Maraknya dugaan pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gorontalo Utara membuat sejumlah pihak geram, dan berharap pasangan Romantis bersama dengan tim membawa persoalan ini ke Mahkama Konstitusi (MK).
Dari pantauan dan juga perbincangan dengan warga, ternyata bukan saja para tokoh masyarakat maupun aliansi mahasiswa, namun juga masyarakat yang ikut menyesalkan adanya dugaan money politik yang terjadi pada PSU Pilkada Gorontalo Utara kali ini.
Pasalnya, dalam sejarah pelaksanaan demokrasi, nanti kali ini di Gorontalo Utara yang menampilkan aksi dugaan hambur-hambur uang yang terjadi pada saat kampanye oleh salah satu paslon peserta PSU, dan pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara.
Dugaan aksi hambur-hambur uang tersebut videoanya beredar luas melalui media sosial, dan menjadi konsumsi masyarakat secara umum. Beberapa masyarakat yang sempat ditemui dan berbincang dengan awak media ini kemudian bertanya apakah hal tersebut bukan pelanggaran pemilu?
“Hambur-hambur uang itu kan pak saat kampanye, apa itu bukan pelanggaran?” ungkap salah satu warga di Kecamatan Kwandang.
Beberapa warga lain yang sempat ditemui juga sempat menanyakan hal-hal terkait dugaan pelanggaran.
“Cuma Romantis mo kase biar ini, dorang tidak mo bawa di MK (apa tim Romantis biarkan ini, apa mereka tidak mau bawa ke MK),” kata warga.
Terlepas dari pilihannya siapa, namun ternyata banyak warga yang berharap agar dugaan praktek pelanggaran pemilu yang mencoreng keberlangsungan demokrasi di Gorontalo Utara harus diproses hukum.
“Ini sudah terang-terangan pak, selain dugaan politik uang, ada juga modus lainnya,” kata warga yang enggan ditulis namanya.
Sebenarnya, siapapun yang menjadi pemimpin di Gorontalo Utara, tidak menjadi masalah. Hanya saja, caranya yang disesalkan. (AB)
