GORONTALO, 25 Januari 2026 – Seorang oknum pengusaha bisnis hiburan malam di Kota Gorontalo menghadapi ancaman tuntutan hukum dari puluhan mantan karyawannya setelah diduga menahan ijazah mereka tanpa izin sah dan dasar hukum yang jelas.
Kasus ini muncul setelah para mantan karyawan melaporkan masalah tersebut kepada Dewan Perwakilan Netizen (DPN) untuk mengurus permasalahan yang telah berlangsung lama.
Melalui kuasa hukum Ronal Van Mansyur SH, MH,menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oknum pengusaha hiburan malam tersebut berimplikasi hukum ,dan telah memberikan dampak berat bagi kliennya.
“Penahanan ijazah membuat mereka kesulitan mencari pekerjaan baru, karena banyak perusahaan mengharuskan dokumen tersebut sebagai syarat utama pendaftaran,” ujar Ronal.
Menurutnya, perbuatan penahanan ijazah tanpa dasar hukum melanggar Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/5/HK.04.00/V/2025 secara administratif. Selain itu, secara pidana dapat dikategorikan sebagai penggelapan sesuai Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pihak DPN mengaku telah melaporkan kasus tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan fasilitasi penyelesaian damai.namun,jika tidak mencapai hasil yang diinginkan, mereka siap mengambil langkah hukum lanjutan melalui pengadilan.
“Kita berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya untuk menghormati hak karyawan,” tambah Ronal.
Sampai saat ini,Pihak redaksi masih berusaha menghubungi oknum pengusaha tersebut untuk dimintai tanggapan .
