KOORDINAT.CO, GORONTALO – Belum lama ini tepatnya pada hari Senin (18/07/2023) PT. Gorontalo Minerals (GM) bersama Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) penyelenggaraan keamanan terkait kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Bone Bolango.
Meski dinilai tak mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, kegiatan tersebut lantas kemudian mendapat sorotan, dan kritikan pedas dari Pemerintah Daerah Bone Bolango.
Kepada media ini Pemerintah Daerah melalui Ketua DPRD Bone Bolango, Halid Tangahu mengatakan bahwa pertemuan antara PT.GM dan Polda Gorontalo adalah sah-sah saja. Akan tetapi menurutnya perlu juga dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan khususnya masyarakat penambang yang berada di wilayah tersebut, Rabu malam (19/07/2023).
” Penjelasan dari Polda Gorontalo bahwa PT.GM meminta bantuan untuk penjagaan alat-alat vital mereka sebagai investor yang ada di sini. Kami kemarin sempat ketemu juga dengan Kapolda di Meranti, tetapi pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya, itu yang kami tunggu. Akan tetapi pertemuan berikutnya hanya PT.GM dan Polda, jika di situ ada penegakan hukum seperti apa, tentunya kami sebagai pemerintah daerah perlu tau juga.” Kata Halid, dengan nada kesal.
” Karena yang punya wilayah kami juga, artinya ini cerita PT.GM ditampung di wilayah kami, kan gitu. Jadi Seharunya ini bukan persoalan Polda, ini persoalan bagaimana PT.GM konsisten dengan langkah-langkah yang diambil oleh masyarakat.” Sambungnya.
Selanjutnya contoh lain yang menjadi kekesalan dan kekecewaan Halid terhadap PT.GM adalah sewaktu menyurati Mabes Polri untuk turun ke lokasi pertambangan yang ada di wilayah Bone Bolango, tanpa ada pemberitahuan dan melibatkan Forkopimda setempat.
” Contoh kemarin yang dari Mabes (Polri_red) turun, kok ternyata yang malah turun sama-sama dengan cukong-cukong ke sini. Padahal beredar di situ bahwa yang melapor ke Mabes itu adalah PT.GM, dan saya kritik GM, saya bilang kalau pun itu ada GM yang seharusnya mengawal Mabes ke sini, dan diberitahukan ke Pemerintah Daerah bukan langsung ke lokasi. Kalaupun terjadi bentrok waktu malam itu waktu Mabes turun tahun lalu jadi apa kita, pemerintah daerah hanya tidur-tidur kok (Kalau_red) tiba-tiba ada yang meninggal terbunuh di atas gimana? itu yang kami khawatirkan.” Imbuhnya.
Mengenai pertemuan antara PT.GM dan Polda Gorontalo, Halid menyarankan agar PT.GM mengundang Pemerintah Daerah, dan Forkopimda supaya langkah-langkah hukum apa yang diambil oleh aparat penegak hukum bisa diketahui bersama.
” Mengenai proses batu hitam yang sekarang ini yang lain dipolice line, yang lain di kirim-kirim. Pertanyaannya siapa yang salah di sini.? Seharusnya urusan ini semua jelas, kalau dikirim yang kirim, kalau ditahan, tahan semua. Tadi malam itu saya lihat melintas di depan rumah saya ada 3 truck batu hitam melintas yang dikawal oleh oknum-oknum tertentu.” Urainya.
Terakhir, Politisi NasDem itu menyebut bahwa PT. GM tidak konsisten, karena melakukan pertemuan hanya mengundang satu instansi saja.
” Yang jelas PT.GM tidak konsisten, persoalan membuat pertemuan dengan Polda Gorontalo, itu hal biasa bagi kami. Akan tetapi ketika berbicara pertambangan libatkan dong kita yang punya wilayah, karena yang berpolemik sekarang adalah batu hitam. Ada yang ditindak, dan ada yang dibiarkan begitu saja.” Pungkasnya.
Pewarta : Ghaffar Becelebo
Comments 2