KOORDINAT.CO, GORONTALO – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat menilai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo, lambat dalam menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Bansos dan PDAM Tirta Bulango, Bone Bolango .
Mengutip dari mimoza.tv, hal itu diungkapkan oleh toko masyarakat Kabupaten Bone Bolango, Niko Ilahude, saat mendatangi Kantor Kejati Gorontalo, Senin (19/06/2023).
” Kedatangan kami ke sini untuk mempertanyakan penanganan kasus Bansos yang sudah sejak tahun 2012, dan hingga saat ini tidak tau ujungnya sudah sampai dimana. Waktu itu kami masyarakat melihat pak Bupati diundang ke Kejati untuk bertemu dengan BPKP. Saat itu juga kami berharap sudah ada hasil audit dari BPKP.” Ungkap Niko.
Selanjutnya kata Niko, tidak ada alasan bagi pihak Kejaksaan untuk tidak meneruskannya lagi ke Pengadilan, karena jawaban ke KPK, selalu menyampaikan menunggu hasil audit BPKP.
” Jawaban dari PLT As Pidsus yang menerima kami tadi, waktu pertemuan Bupati dan BPKP itu adalah klarifikasi untuk diaudit. Setelah itu hasil auditnya baru pekan lalu, itu keterangan mereka tadi. Oleh karenanya beri kesempatan mereka (Kejati) untuk memproses hasil audit ini.” Kata Niko, melanjutkan.
Ditambahkan Niko, untuk kasus dugaan korupsi Perumda Tirta Bulango, Kejaksaan menyampaikan kepadanya belum ada hasil audit BPKP.
” Kejaksaan belum bisa menetapkan tersangka sebelum ada hasil audit kerugian negara. Mereka bisa disalahkan kalau sudah menetapkan tersangka, sementara belum ada hasil audit. Begitu penyampaian mereka.” Imbuhnya.
Kepada Kejati, juga Niko beserta LSM Jaman dan LSM Jamper menyampaikan bahwa pihaknya akan mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) dan KPK untuk mengawal penanganan kedua kasus tersebut.
” Kami sudah sampaikan tadi bahwa kami akan ke Kejagung, KPK, dan bahkan bila perlu ke Presiden Jokowi, untuk mengawal kasus ini. Maksud kami, kalau kasus ini tidak layak, tolong hentikan. Sebaliknya jika kasus ini layak, maka tolong diselesaikan agar masyarakat punya kepastian hukum.” Pungkasnya.
Senada juga disampaikan Ketua LSM Jaman Provinsi Goronylo Frengkymax Kadir menilai kasus Bansos, dan PDAM Bone Bolango ini lambat penanganannya. Bahkan kata dia, saking lambatnya hampir tidak terdengar lagi.
” Selama ini kita masih berpikiran positif bahwa kasus ini masih berjalan. Tetapi bukan tidak mungkin kita akan menggelar demo untuk mempertanyakan kembali sudah sejauh mana penangananya.” Tutup Max, nama sapaannya.
Ghaffar Becelebo
