KOORDINAT.CO, BOALEMO – Wakil Ketua Komisi III DPRD Boalemo, Hardi Syam Mopangga, geram dengan ulah organisasi perangkat daerah (OPD) yang mangkir atau tidak hadir saat diundang untuk menghadiri hearing (Rapat Dengar Pendapat).
Padahal menurutnya, rapat yang harusnya dihadiri OPD yang menjadi mitra kerja Komisi III tersebut, tidak lain untuk membahas program-program yang bisa disinkronisasi dengan program pemerintah provinsi sekaligus untuk mengetahui apakah aspirasi yang disampaikan masyarakat ke DPRD dan telah dimasukkan di masing-masing OPD, terakomodir atau tidak.
“Misalnya Dinas PU Provinsi, anggaran apa yang bisa mereka bawa untuk Kabupaten Boalemo, begitu juga dengan Dinas Perkim tahun kemarin ada dua Desa yang langsung diintervensi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo” beber Hardi, Kamis (19/01/2023).
Dijelaskan Hardi, pada kegiatan di tahun 2022 kemarin, Dinas PU memiliki pekerjaan yang belum selesai dikerjakan, begitu pun dengan Dinas Pendidikan. Yang kemudian diberikan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.
“Padahal tujuan dari RDP ini untuk mendiskusikan hal itu, namun ternyata sudah dua kali kita mengundang sampai sekarang tidak ada. mereka pun tidak memberikan alasan, yang hadir itu hanya Dinas Perpustakaan, dan Dinas Sosial PMD, lain-lain itu tidak ada,” kata Hardi.
Menyikapi hal tersebut, Hardi yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut meminta kepada Penjabat Bupati Boalemo, Hendriwan, agar bisa mengevaluasi kinerja OPD khususnya OPD yang menjadi mitra kerja Komisi III DPRD Boalemo.
“Diawal tahun 2023, hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah Boalemo dan DPRD, terlihat tidak baik. Kita saja yang mengundang seperti ini, apalagi rakyat, pasti lebih parah lagi. Jangan sampai semua kepala dinas bersikap seperti ini,” ungkapnya dengan nada geram.
(Arten Masiaga)
