Oleh : Erizal Bandaro (Opini)
Selama ini kita selalu membicarakan tentang sosok capres. Tetapi tidak banyak yang berbicara berangkat dari agenda apa yang harus diusung capres. Akibatnya politik di Indonesia itu politik drama. Orang banyak hanya membicarakan aktor dan jalan cerita drama saja. Setelah itu kita tetap aja bingung. Kita tidak beranjak kemana mana. Karena capres nya hanya bicara dan pemilihnya juga sibuk membicarakan.
Masalah bangsa kita itu adalah belum ada transformasi ekonomi dari SDA ke manufaktur. Sejak era soeharto sampai sekarang kitak tidak beranjak menjadi negara industri. Padahal kita punya sumber daya hebat dan berkat era Jokowi, infrastruktur ekonomi sudah well established. Jadi apa Agenda agar terjadi transformasi ekonomi?
Pertama, Mudah mengakses barang modal. Kalau orang punya ide bangun pabrik, pemerintah memfasilitasi untuk dapatkan barang modal. Andaikan tidak diproduksi di negeri, pejabat bantu anda dapat tekhnologi di luar negeri. Bukan hanya bantu, tetapi juga insentif dan subsidi kalau karena itu anda harus beli dengan harga mahal dan bayar trasfer tekhnologi. Selanjutnya , pemerintah mendorong kemandirian atas barang modal itu lewat riset, sehingga peluang bisa bagi siapa saja.
Kedua, mudah mengakses bahan baku. Semua industri hulu seperti CPO, tambang, dan lain lain untuk mendukung bahan baku bagi industri hilir , itu harus di kelola BUMN. Tidak ada KKN atas penguasaan bahan baku itu. Siapa saja bisa mengAksesnya. Dari kelas PMA/PMDN sampai kepada UKM. Instrument pembiayaan pengadaan stok tersedia luas. Ada beberapa lembaga keuangan negara menyediakan kanal pembiayaan dan mudah dapatkannya.
Ketiga, belanja domestik itu sangat besar, terutama berasal dari APBN. Lokal konten harus semakin besar dalam pos belanja negara. Sejelek apapun produksi dalam negeri, negara beli. Hak mendapatkan akses pasar itu harus sangat mudah. UKM tidak perlu tender. Selagi masuk qualifikasi terdaftar sebagai rekanan pemerintah, order itu datang sendiri lewat email. Engga ada modal? sumber pembiayaan tersedia luas untuk kerjakan SPK itu.
Keempat. Fasilitas mendukung ekspor harus diberikan kepada mereka yang sudah ada kontrak. Dari segi pembiayaan ekspor sampai kepada subsidi bunga, upah dan supply chain. Semua pejabat terkait seperti orkestra. Satu nada sesuai komando negara.
Kelima, ongkos sosial pekerja, ditanggung negara. Jadi tidak ada istilah demo buruh yang bikin stress. Untuk kelancaran arus barang dan jasa, jangan hanya andalkan pasar virtual doang. Negara harus menyediakan pusat logistik bagi semua jenis komoditi, yang dilengkapi dengan pusat clearing pasar komoditi dan pasar uang. Sehingga antara pemasok, rekanan, produsen, konsumen jadi sebuah ekosistem yang solid.
Cobalah bedah ke lima hal itu saja. Karena enam hal itu sangat konkrit dan dirasakan langsung oleh rakyat. Itu lebih rasional daripada provokasi orang memilih atas dasar agama atau suku.
Sumber : Fb Erijelly Bandaro
