Oleh : Dina Y. Sulaeman
Para pendukung Israel, dari kelas netizen-pake-akun-palsu hingga politisi, sering memuji-muji setengah mati “kecanggihan dan kemajuan ekonomi” Israel, lalu menyatakan, “membuka hubungan diplomatik dengan Israel akan membawa keuntungan ekonomi.”
Benarkah demikian?
Sebelum saya masuk ke analisis, saya akan kutip tulisannya Hinnebusch (International Politics of Middle East), untuk menunjukkan bahwa persoalan ini sudah pernah dia bahas sejak 2003; jadi saya tidak “mengira-ngira” atau “tidak ilmiah” saat berpendapat. Di hlm 229-230, ia menulis bahwa salah satu cara yang ditawarkan untuk mendamaikan Arab-Israel adalah melalui integrasi ekonomi dan globalisasi. Berbagai konferensi digelar untuk mencapai “normalisasi ekonomi” Arab-Israel. Dalam pandangan liberalis: saling ketergantungan ekonomi akan mencegah konflik.
Tapi kenyataannya, karena GNP (penghasilan Israel) sangat tinggi dibanding negara-negara sekitarnya, hasilnya, “..integrasi ekonomi kemungkinan besar akan menjadikan Israel sebagai pusat ekonomi regional, memungkinkannya untuk mengeksploitasi tenaga kerja dan sumber energi –migas- Arab; dan menjadikan negara tetangganya seperti Yordania dan entitas Palestina menjadi “satelit ekonomi.”
Hinnebusch juga menulis, “…adalah Israel yang paling berhasil meraih globalisasi sebagai alternatif integrasi regional, memanfaatkan perjanjian Oslo untuk mengakhiri boikot Arab yang telah secara efektif membatasi hubungan ekonominya; dan memanfaatkan “proses perdamaian” untuk menarik perusahaan-perusahaan multinasional –agar investasi di Israel—yang kemudian mengekspor produk ke Asia Timur dan Eropa.”
Juga kata Hinnebusch, akibatnya, yang terjadi adalah “false peace” (perjanjian damai palsu) dan perlawanan tetap muncul.
Kalimat singkatnya: dalam kerjasama ekonomi Israel-Arab, yang untung itu Israel.
Nah, mari kita cek. Apakah ketika UAE menjalin “normalisasi” dengan Israel, yang untung Israel atau UAE? Lalu, bagaimana dengan Indonesia?
Kalau dilihat dari GDP perkapita: Israel 41.715 USD dan UEA 43.004 USD (2018). Keduanya sama-sama termasuk negara kaya. Tapi, di antara dua negara ini, Israel-lah yang butuh UAE. UAE sebelumnya de facto memboikot Israel (meskipun sebenarnya tetap menjalin perdagangan, antara lain di bidang instrumen intelijen). UU boikot ini secara resmi UAE dicabut tanggal 29 Agustus.
Bloomberg menuliskan antusiasme bisnismen Israel atas normalisasi ini sbb.
“Sementara UEA tidak menyatakan aspirasinya untuk bidang kerja sama tertentu, maskapai penerbangan dan bank Israel sudah bersemangat untuk bekerja di UEA, dan pejabat Israel juga mengungkapkan harapan untuk bekerja sama dalam teknologi dan kedirgantaraan. ..Pejabat Kementerian Keuangan juga melihat potensi untuk merundingkan perjanjian tentang investasi bilateral, perpajakan, bea cukai dan pembiayaan perdagangan..”[1]
Jadi, sudah jelas Israel yang akan meraih untung. Kontrak yang langsung ditandatangani pun jualan senjata dari Israel ke UAE. Haaretz (koran Israel) menulis, “Deal yang sebenarnya antara Israel-UAE adalah senjata.”
Pertanyaan ini juga layak diajukan ke Indonesia. Apa benar Indonesia akan untung kalau buka hubungan diplomatik dengan Israel? Untuk Indonesia, karena perbandingan GDP-nya sudah sangat jomplang [Indonesia 3.893 USD; Israel 41.715 USD (2018)], sebenarnya mudah sekali dideteksi, siapa yang akan untung.
Penduduk Indonesia 270 juta, sementara populasi Israel sekitar 8 juta. Dari perbandingan ini saja, sudah bisa dipastikan, Israel-lah yang akan mendapatkan keuntungan ekonomi sangat besar bila hubungan diplomatik dibuka.
Indonesia adalah pasar yang sangat besar dan menggiurkan bagi produk-produk Israel. Produksi unggulan Israel adalah produk-produk berbasis teknologi tinggi, terutama senjata dan teknologi komunikasi, serta layanan jasa. Kalaupun ada keuntungan yang didapat, pertanyaannya: siapa yang untung? Rakyat, atau segelintir pengusaha?
Saya ingin mengutip John Perkins, penulis buku Confessions of an Economic Hit Man. Menurut kesaksiannya, modus operandi lembaga-lembaga keuangan AS dalam mengeruk uang adalah dengan memberikan hutang raksasa kepada negara-negara berkembang. Kata Perkins:
**
“Salah satu kondisi pinjaman itu –katakanlah US $ 1milyar untuk negara seperti Indonesia atau Ekuador—negara ini kemudian harus memberikan 90% dari uang pinjaman itu kepada satu atau beberapa perusahaan AS untuk membangun infrastruktur—misalnya Halliburton atau Bechtel. Ini adalah perusahaan yang besar. Perusahaan-perusahaan ini kemudian akan membangun sistem listrik atau pelabuhan atau jalan tol, dan pada dasarnya proyek seperti ini hanya melayani sejumlah kecil keluarga-keluarga terkaya di negara-negara itu. Rakyat miskin di negara-negara itu akan terbentur pada hutang yang luar biasa besar, yang tidak mungkin mereka bayar.”
**
Lalu siapakah pemilik Halliburton atau Bechtel yang disebut Perkins? Silakan google saja, akan ketemu nama-nama pengusaha Yahudi. Haaretz (koran Israel) pernah menulis bahwa ada istilah Ibrani yang menjadi standar nilai moral di kalangan Yahudi, yaitu ‘tzedakah’. Haaretz mengutip seorang peneliti yang menyebutkan bahwa orang-orang kaya Yahudi memiliki keterikatan kekeluargaan yang sangat erat dan menjadikan ‘tzedakah’ sebagai sebuah kewajiban moral. Inilah yang membuat Israel ‘hidup’ hingga hari ini, mampu melanjutkan kejahatannya di Palestina, serta tak pernah bisa diajak bernegosiasi secara adil demi kehidupan damai di Palestina.
Gilad Atzmon, seorang penulis dan aktivis asal Israel (tapi pro-Palestina) menulis:
**
Israel mungkin kaya karena, “dari tujuh oligarki yang menguasai 50% ekonomi Rusia selama tahun 1990-an, enam adalah Yahudi.” Selama dua dekade terakhir, banyak oligarki Rusia telah memperoleh kewarganegaraan Israel. …Wikileaks baru-baru ini mengungkapkan bahwa “sumber di kepolisian (Israel) memperkirakan bahwa kejahatan terorganisir Rusia (Mafia Rusia) telah mencuci sebanyak US $ 10 miliar di Israel.”
Ekonomi Israel berkembang pesat karena penipu besar seperti Bernie Madoff telah menyalurkan uang mereka melalui Zionis dan institusi Israel selama beberapa dekade. Israel ‘baik-baik saja’ karena merupakan pedagang “berlian berdarah” (blood diamond) terkemuka. Israel juga merupakan penjual senjata terbesar keempat di planet ini. Jelas, “berlian berdarah” dan senjata terbukti sangat cocok.
Seolah-olah ini tidak cukup, Israel juga makmur karena, perdagangan organ. Singkatnya, kinerja Israel lebih baik daripada negara lain karena menjalankan salah satu ekonomi non-etis terkotor di dunia. [2]
Akhir kata: membela Palestina dan menolak membuka hubungan diplomatik dengan Israel pada hakikatnya adalah membela diri kita, melepaskan diri dari imperium ekonomi kotor yang hanya memperkaya segelintir orang..(R01)
Sumber : Facebook Dina Y. Sulaeman
Latar belakang penulis : Analis isu-isu sosial dan geopolitik Timur Tengah. Meraih gelar doktor Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran (2016), Direktur Indonesia Center for Middle East Studies. Beberapa karyanya antara lain “Salju di Aleppo”, “Pelangi di Persia”, “Ahmadinejad on Palestine”, “Obama Revealed”, “Princess Nadeera”, “Journey to Iran”, “Prahara Suriah”, dan “A Note from Tehran” (antologi). Saat ini tinggal di Bandung.
[1] vhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-31/israel-sees-6-5-billion-in-trade-as-uae-peace-talks-kick-off
[2] https://www.middleeastwatch.net/Israeli-Economy-for-Beginners
Soal blood diamond Israel: https://www.middleeastmonitor.com/20191119-the-kimberley-process-israels-multi-billion-dollar-blood-diamond-laundry/
