Keliru Soal Potongan 50% THR dan Gaji 13, di Luruskan Pemda Kabupaten Gorontalo

KOORDINAT.CO, KABGOR – Adanya pemahaman yang keliru disejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Gorontalo tentang pemotongan gaji, baik itu Gaji 13, TPP hingga THR, di luruskan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Terkait Informasi yang mereka, ributkan soal adanya pemotongan gaji ini karena para ASN salah memahami point-point dari edaran yang sudah ada.

Seperti penjelasan dari Kaban Keuangan Hariyanto Manan melalui pesan singkat yang disampaikan kepada Kadis Kominfo Safwan Bano, untuk penjelasan pembayaran THR tahun 2023 sebagai berikut:

1. Filosofi pembayaran THR dan gaji 13 tahun 2023 sesuai PP 15/2023 adalah wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

2. Kebijakan THR dan gaji 13 tahun 2023 oleh tapd dengan memperhatikan kemampuan keuangan adalah sebagai berikut :
a. THR/Gaji 13 sebesar 50% dari semua komponen
b. TPP THR/Gaji 13 sebesar 50%.

3. Pembayaran THR 50% dan TPP THR 50% dimulai hari ini Senin tanggal 10/4/2023.

4. Kebijakan pembayaran diatas tidak mempengaruhi pembayaran TPP bulanan SKPD.

” Jadi tidak ada istilah pemotongan THR/gaji 13 50%. Yang ada adalah pembayaran THR/gaji 13 disesuaikan ketersediaan Kas Pemda,” Pungkas Kadis Kominfo.

Bahkan Sekda Roni Sampir pun menegaskan, THR dapat dibayar 100 % apabila ada ketersediaan kas daerah.

” Artinya untuk tahap 1 ini diberikan 50%. Jika nanti kemudian ada ketersediaan Kas, maka pemda akan membayarkan full THR / gaji 13 100 %,” ucapnya.

Sementara itu Mantan Kadis Kominfo dalam akun Facebook pribadinya Haris Tome menulis. Kebijakan itu, jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo maka masih lebih dimaklumi apa yang ditempuh oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

” Karena di daerah lain yang ada di Gorontalo ini, ada yang membayarkan THRnya 100 % tetapi TPP nya 0 % bahkan TPP Bulanannya belum dibayar dari bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023,” tulisnya.

Atas kebijakan yang di ambil oleh Pemda Kabgor Pentolan aktivis Daerah Yosep Ismail, mendukung langkah apa yang diambil pemerintah untuk proses pembayaran itu.

Menurutnya langkah itu sudah tepat, bagaimana pemerintah berusaha keras berfikir, bagaiamana metode pembayaran 3 item tersebut dengan melihat kondisi kas daerah.

” Tepat itu kebijakan daerah. Kalau ada yang protes. TPP tidak usah bayar, tapi THR bayar full,” ucapnya.

Karena dirinya melihat, masih lebih baik dibayarkan 50 – 50, dan dua duanya terisi, dari pada tidak ada sama sekali yang daerah lain kasian bagaimana memikirkan hal itu.

” Misalnya, Kalau ada yang protes. Kasih 100 THR dan TPP di Nolkan, bagaimana? Jadi ini masih mending.” Ucapnya.

Sehingganya dengan apa yang terjadi saat ini. Maka usaha pemerintah untuk memikirkan hal itu kiranya bisa dilihat dengan hikmah.

Apalagi dibulan Ramadhan Apapun itu, berusahalah mensyukurinya. Karena orang lain, tak merasakan hal yang sama. Yang hidup pas-pasan tanpa gaji tetap, ataupun tambahan penghasilan lainnya.