Koordinat.co, Gorontalo – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Provinsi Gorontalo, melalui Komisi III bersama Pemerintah Provinsi (Pemrov) Gorontalo, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rabu (19/5/2021), berkunjung ke lokasi jembatan Merah Putih di Desa Buhu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.
Kunjungan Komisi III DPRD bersama Dinas PUPR Provinsi Gorontalo ke lokasi jembatan Merah Putih tersebut, guna untuk meninjau langsung kondisi jembatan yang telah mengalami kerusakan.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Kamaru menuturkan, pihaknya akan siap mendapingi pemerintah untuk mensosialisasikan fungsi dari pada jembatan Merah Putih tersebut.
“Nanti sosialisasi lagi, kita juga siap untuk dihadirkan bersama PU (Dinas PUPR, red). Nanti secara teknis, nanti dijelaskan,” ujar Meyke.
Ia menjelaskan, terkait jalan keluar bagi pengusaha jagung, agar bisa melewati jembatan tersebut untuk mengangkut jagung, solusinya adalah dengan menggunakan mobil-mobil kecil.
“Dan jalan keluar untuk Ibu (pengusaha jagung) ini, tidak bisa lewat lagi dengan mobil besar, kecuali disini lalu dia ada pemikiran sendiri. Nah, dia harus ada solusi ada mobil kecil yang ngangkut, mo sehari seratus kali boleh. Itu aja, itu masih terbaik. Karena, agar fasilitas (jembatan) ini masih bermanfaat untuk orang lain juga. Ibu sambil menunggu kalau ini dapat alokasi besar, permanen, nah itu ibu biar truk-truk besar juga mo lewat gak apa-apa,” tegas Meyke.
Ditambahkannya, masyarakat dan juga semua pengusaha harus wajib menjaga jembatan tersebut, dengan cara kapasitas yang dimuat tidak melebihi tonase atau batas portal jembatan tersebut.
“Jadi, Ibu dan keluarga harus paham ya, kapasitas jembatan belum bisa untuk truck dengan isi yang melebihi kapasitas, yang melebihi tonase kekuatan jembatan,” terangnya.
Senada dengan itu, anggota DPRD dari Partai Hanura, Guntur Thalib menjelaskan, pembatasan dengan menggunakan portal pada jembatan tersebut adalah tujuannya positif.
“Tujuannya positif. Kenapa? Biar maksimal yang menggunakan jembatan ini tidak akan melampaui,” terangnya.
Ia pun mendesak pihak PUPR Provinsi Gorontalo, agar segera mengembalikan fungsi awal jembatan, dengan cara memasang kembali portal pada jembatan tersebut.
“Dikembalikan portalnya dulu. Kemudian melihat kondisi yang ada, bicara lewat Pemerintah Desa (Pemdes) agar mensosialisasikan, termasuk pengguna yang ada diwilayah sana (Tahele, Dengilo) diundang. Kalau perlu kita sosialisasi bersama, DPRD siap pasang badan untuk mengawal ini. Coba kita berfikir normal, andaikan dalam waktu satu hari ini tidak ada jembatan, kira-kira apa yang terjadi dengan teman-teman, saudara, keluarga kita yang ada di wilayah sana,” tegas Guntur.
Dirinya pun menerangkan, fungsi dari pada portal jembatan tersebut adalah untuk membatasi semua yang melintasi jembatan tersebut agar tidak melebihi kapasitas.
“Sehingga, kalau bicara kapasitas kan kaitannya dengan beban. Kalau beban yang melewati jembatan ini terlalu berlebihan, sama halnya kita merusak jembatan ini. Ini ketika dikembalikan fungsinya (pasang portal), maka Dinas PU sebagai bagian teknis yang tau dengan namanya kondisi jembatan ini, akan mengundang pihak desa dan mensosialisasikan masyarakat pengguna yang ada di wilayah sebrang,” tandasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III dari PDIP, Dedy Hamzah menjelaskan, pihaknya meminta pihak PUPR Provinsi Gorontalo, agar segera mengembalikan fungsi jembatan tersebut ke bentuk semula, dengan segera memperbaiki kerusakan yang ada melalui dana pemeliharaan.
“Segera akan dipasangi portal, dengan tidak mengurangi menghambat perputaran ekonomi disitu. Kami datang juga, ternyata sungainya perlu dinormalisasi lagi dan itu harus melibatkan balai sungai,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Fraksi PKS, Jasin Usman Dilo menegaskan, pihaknya meminta agar jembatan tersebut dikembalikan ke fungsi semula.
“Nanti PU akan bicara dengan masyarakat, melalui fasilitas Kepala Desa (Kades) untuk mengamankan penggunaan dari pada jembatan ini,” pungkasnya. (K01)
