Oleh : Erizelly Bandaro
PKS itu sudah patah arang dengan Anies sejak kader mereka gagal jadi wagub DKI. Padahal Anies naik berkat dukungan dari PKS.
PKS engga mungkin lagi bersama Garindra karena dibohongi dalam koalisi Pilpres 2019. PKS engga mungkin berkoalisi dengan PDIP karena sama sama partai idiologi. Satu marhaen dan satu lagi Tarbiyah. PKS itu tidak mungkin berada satu barisan dengan HTI. Karena kekecewaan IM di Mesir dan Libia yang dikianati HT. Itu jadi catatan bagi PKS. HTI adalah pihak yang harus dihindari.
Di Indonesia itu hanya ada dua partai idiologi. Yaitu PDIP dan PKS. Kedua partai menerapkan sistem partai kader. Hanya bedanya pada PKS mereka tidak bergantung kepada pigur. Setiap orang bisa saja jadi pimpinan PKS selagi dia qualified. Kalaupun orang itu berhenti atau kena kasus hukum, partai tidak akan terpengaruh. Kader PKS di akar rumput sadar bahwa mereka tidak berjuang untuk pimpinan tetapi untuk idiologi. Setiap kader PKS yang jadi kepala daerah atau menteri, mereka harus keluar dari struktur pimpinan PKS. Makanya, kalau kader keluar dari PKS dan buat partai tandingan tidak akan ada pengaruhnya terhadap PKS.
Dalam UU Cipta kerja, PKS menolak Bab tenaga kerja. PKB menolak bab pendidikan. Namun baik PKS dan PKB tidak menolak keseluruhan UU Cipta kerja. Mengapa ? sebagian bab UU Cipta kerja memang sudah dipersiapkan era SBY. Dalam program MP3I. Di mana PKS dan PKB ikut merancang. Jadi UU Cipta kerja itu, sebagian besar mengadopsi program SBY. Hanya saja SBY tidak berani mengeksekusi program itu jadi UU.
Dalam hal kedatangan MRS ini ,PKS tidak berpihak kepada MRS dan tidak pula menjauhi. PKS hanya jadi penonton. Kalau pemerintah salah langkah, mereka akan bersuara paling kencang. Itu bukan untuk membela MRS tetapi untuk mendapatkan perhatian partai islam yang berada dibarisan PDIP. Pada waktu bersamaan mereka bisa menyudutkan PDIP dan berharap proses koalisi secara ukhuah islami antara partai poros tengah terjalin untuk sebagai modal pemilu 2024. Inilah yang membuat Jokowi ragu bersikap atas MRS.
PKS tidak akan menyodorkan kadernya jadi Presiden. Itu hanya akan mereka ajukan bila suara mereka di parlemen diatas 20%. Di bawah itu mereka hanya punya agenda memecah persatuan partai nasionalis dan pragmatis. Mengapa? setiap pengurangan suara PD . Golkar, Nasdem, Gerindra itu akan menambah suara mereka di parlemen pada setiap pemilu. Semakin kencang perseteruan kelompok dan anti islam, semakin berkembang akar rumputnya.
Nah itulah yang dibaca oleh PDIP terhadap keberadaan PKS. Sama juga dengan PKS terhadap PDIP. Kedua partai sangat rasional dalam bertarung dan bermitra. itu sudah dibuktikan terjadinya koalisi PKS dan PDIP dalam pilkada 2020. Ada 13 Pilkada dimana PKS dan PDIP berkoalisi. PKS sadar tidak mungkin menjatuhkan PDIP dan PDIP sadar tidak mungkin menghabisi PKS. Yang pasti keduanya saling mengenal satu sama lain.Tentu saling mengetahui kelemahan masing masing. (R01)
