Oleh : Erizelly Bandaro
Terkait Habib Riziq Shihab, ada beberapa pertanyaan yang seharusnya ada. Kalau kita bisa berpikir jernih bisa dengan mudah mengetahui di mana HRS posisinya. Mengapa HRS bisa begitu mudah meninggalkan tanah air, padahal ada beberapa kasusnya sedang di proses oleh Polisi. Mengapa dia bisa tinggal sekian lama di Makkah. Padahal dia hanya pegang visa umrah. Semua tahu, visa umrah yang memiliki masa berlaku selama 30 hari. itu tidak bisa multiple entry. Kalau mau perpanjang bisa menggunakan visa kunjungan keluarga. Itupun tidak mudah. Cukup dua pertanyaan itu saja, anda sudah bisa menilai siapa dia. Jelas dia tidak mungkin didukung oleh pemerintah Arab. Jadi siapa ? silahkan nilai sendiri.
Pada tanggal 30 Oktober 2008, HRS divonis 1,5 tahun penjara terkait kerusuhan pada tanggal 1 Juni di Monas karena terbukti secara sah menganjurkan orang lain dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama untuk menghancurkan barang atau orang lain sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP. Sebelumnya di tahun 2003, kena hukuman tujuh bulan penjara. Terbukti melanggar pasal 160 junto pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 154 KUHP. Mengapa di era Jokowi dia seperti tidak tersentuh? Tanpa ada yang backup tidak mungkin dia bisa leluasa.
Waktu HRS di Makkah yang bertemu dengan dia bukan hanya tokoh politik dari golongan islam dan Gerindra. Tetapi juga tokoh politik dari PDIP seperti Erwin Moeslimin Singajuru. Seluruh kader PDIP dilarang DPP mengomentari pertemuan antara Erwin dengan HRS di Makkah. PDIP juga punya ormas sayap Islam yaitu Baitul Muslimin Indonesia (BMI, yang pendirinya adalah tokoh Muhammadiah ( Buya Syafii ) dan NU (Kiai Hasyim Muzadi ). Ketuanya Hamzah Haq yang juga anggota Dewan Pertimbangan MUI. Dewan Pertimbangan itu sangat berpengaruh terhadap keputusan Ketua MUI. Waktu pilpres 2019, PDIP mengutus Ma’ruf Amin bertemu dengan HRS di Makkah.
Masalah PDIP adalah bagaimana memperkuat dukungan umat islam di akar rumput. Makanya pernyataan sikap Jokowi terhadap presiden Perancis itu bagian dari strategi PDIP untuk merangkul umat islam. Dan menghilangkan stigma bahwa PDIP itu partai anti islam. PDIP sudah punya infrastruktur untuk itu seperti adanya BMI, namun kalaupun upaya itu tidak 100% berhasil, setidaknya bisa memecah ombak barisan politik primodial. Ini penting untuk menghadapi Pemilu 2024.
Nah, pemerintah tidak akan menghalangi kedatangan HRS. Tidak juga memberikan keistimewaan kepada HRS. Itu dibiarkan saja berproses. Setidaknya dengan kedatangan HRS, barisan islam tidak lagi solid. Mengapa ? HRS juga berambisi jadi presiden. Kalau itu yang terjadi maka TNI akan mengawal HRS. Agar apa ? agar dia punya sumber daya menghadapi dinamika politik dikalangan islam dan sekaligus bisa menguras energi kekuatan islam untuk memilih Capres. Walau engga mungkin partai Islam atau partai lain mencalonkannya namun endingnya tidak akan ada calon dari tokoh islam jadi capres. Dan jalan kemenangan PDIP terbuka lebar. Ya inilah politik. (R01)
Sumber : Facebook Erizelly Bandaro
