“Keberhasilan (PENAS XVII) sesungguhnya terletak pada kemampuan daerah menjaga lahan pertanian produktif dan memastikan program-program nasional benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi petani lokal.”
GORONTALO | Kabupaten Gorontalo tengah menikmati sorotan nasional sebagai tuan rumah Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026. Kegiatan yang diperkirakan dihadiri puluhan ribu peserta dari seluruh Indonesia itu digadang-gadang menjadi momentum kebangkitan sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan nasional. Pemerintah bahkan menargetkan kegiatan ini menjadi wadah pertukaran teknologi, inovasi, dan penguatan swasembada pangan.(Berita Gorontalo)
Namun di balik kemeriahan tersebut, tersimpan ironi yang patut menjadi bahan refleksi bersama. Daerah yang menjadi etalase pertanian nasional itu justru menghadapi persoalan serius berupa berkurangnya lahan sawah produktif dan belum optimalnya keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lumbung Pangan yang Berpotensi Kehilangan Lahan
Kabupaten Gorontalo selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi pangan terbesar di Provinsi Gorontalo. Sebagian besar produksi padi dan jagung provinsi ini berasal dari wilayah Kabupaten Gorontalo.
Namun data hasil verifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dipublikasikan Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan luas sawah Kabupaten Gorontalo yang sebelumnya tercatat sekitar 15.217 hektare menyusut menjadi sekitar 13.039 hektare. Artinya terdapat pengurangan sekitar 2.178 hektare lahan sawah, atau menjadi daerah dengan penyusutan lahan sawah terbesar di Provinsi Gorontalo. Temuan tersebut merupakan bagian dari berkurangnya sekitar 3.000 hektare lahan sawah di Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir. (Berita Gorontalo).
Alih fungsi lahan tersebut banyak dikaitkan dengan berkembangnya kawasan perumahan, permukiman baru, fasilitas umum, serta ekspansi kawasan ekonomi di sejumlah wilayah seperti Limboto, Telaga, Telaga Biru, Tibawa dan kecamatan penyangga lainnya.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin daerah yang menjadi tuan rumah pesta nasional petani justru kehilangan ribuan hektare lahan pertanian produktif?
MBG dan Peluang Ekonomi yang Belum Maksimal
Paradoks berikutnya terlihat pada implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Secara teori, MBG merupakan peluang besar bagi petani lokal karena setiap dapur MBG membutuhkan pasokan beras, telur, ayam, sayuran, buah-buahan dan komoditas pangan lainnya dalam jumlah besar setiap hari.
Namun menurut pelaku usaha pertanian Gorontalo, Robianto Talipi, manfaat ekonomi program tersebut belum sepenuhnya dinikmati petani dan pelaku usaha lokal.
Menurut Robianto, sebagian perputaran uang dari program MBG masih keluar dari daerah karena keterbatasan kapasitas produksi dan distribusi lokal.
“Kalau kita lihat kondisi saat ini, sebagian kebutuhan dapur MBG masih harus didatangkan dari luar daerah. Bukan karena petani kita tidak mampu, tetapi karena kebutuhan volume, kontinuitas pasokan, standar kualitas dan sistem distribusi belum sepenuhnya terbangun. Akibatnya uang yang beredar dari program ini banyak yang ikut keluar daerah,” ujar Robianto Talipi kepada Koordinat.co.
Menurutnya, apabila ekosistem pertanian daerah diperkuat mulai dari kelompok tani, koperasi, gudang penyimpanan, hingga distribusi hasil panen, maka manfaat ekonomi MBG akan jauh lebih besar dirasakan masyarakat Gorontalo.
“Seharusnya program sebesar MBG menjadi motor penggerak ekonomi desa. Petani menanam, kelompok tani memasok, koperasi menghimpun hasil panen, UMKM mengolah produk, dan uangnya berputar di daerah,” katanya.
Ribuan Kelompok Tani Belum Menjadi Kekuatan Ekonomi Terintegrasi
Di atas kertas, Kabupaten Gorontalo sebenarnya memiliki modal yang sangat besar. Daerah ini ditopang oleh ribuan petani, lebih dari seribu kelompok tani dan ratusan gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang tersebar di berbagai kecamatan.
Potensi tersebut seharusnya mampu menjadi basis utama penyedia bahan pangan untuk mendukung MBG maupun program ketahanan pangan nasional.
Namun hingga saat ini, tantangan terbesar masih berada pada aspek hilirisasi, distribusi, permodalan, dan jaminan pasar. Banyak petani masih berproduksi secara parsial sehingga sulit memenuhi kebutuhan pasokan dalam skala besar dan berkelanjutan.
Momentum PENAS Harus Menjadi Titik Balik
PENAS XVII diperkirakan akan dihadiri sekitar 30 ribu hingga 40 ribu peserta dari seluruh Indonesia. Pemerintah berharap kegiatan ini membawa dampak ekonomi bagi masyarakat, UMKM, dan sektor pertanian daerah.(Berita Gorontalo)
Namun sejumlah kalangan menilai keberhasilan PENAS tidak cukup diukur dari jumlah peserta, kemegahan panggung, atau banyaknya pameran teknologi pertanian.
Keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan daerah menjaga lahan pertanian produktif dan memastikan program-program nasional benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi petani lokal.
Sebab jika alih fungsi lahan terus terjadi dan rantai pasok pangan daerah belum diperkuat, maka Gorontalo berisiko menghadapi paradoks pembangunan: menjadi tuan rumah pesta nasional petani, tetapi kehilangan lahan pertanian; menjadi daerah pelaksana MBG, tetapi sebagian nilai ekonominya justru mengalir ke luar daerah.
PENAS XVII seharusnya menjadi momentum untuk menjawab persoalan tersebut. Bukan sekadar merayakan pertanian, tetapi memastikan pertanian tetap memiliki ruang hidup di tengah derasnya pembangunan dan alih fungsi lahan yang terus berlangsung.
