Kabupaten Gorontalo,24 Februari 2026– Berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program makanan bergizi gratis di Kabupaten Gorontalo menjadi peringatan bagi seluruh pihak yang bertanggung jawab.
Mulai dari minimnya koordinasi hingga kualitas sumber daya pelaksana menjadi sorotan, termasuk pertanyaan mengenai sistem perekrutan, pelaksanaan, dan mekanisme pengawasan yang berjalan.
Dari beberapa kasus yang teridentifikasi, permasalahan paling mendasar adalah tidak adanya kesepahaman yang jelas antara pelaksana harian, pengelola yayasan, dan pihak yang menjalankan mekanisme pengawasan.
Setiap pihak tampaknya memiliki pemahaman berbeda terkait peran dan tanggung jawab masing-masing.
Selain itu, koordinasi yang kurang optimal juga menjadi kendala utama. Koordinator wilayah yang ditunjuk dianggap kurang responsif dalam menangani keluhan dan masukan dari pihak yayasan serta mitra yang terlibat dalam program.
hal ini akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan dan kualitas layanan yang diberikan kepada penerima manfaat .
“Program makanan bergizi gratis sendiri memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan, terutama anak-anak dan masyarakat kurang mampu di daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata untuk memperbaiki sistem yang ada.”Jelas Andi Taufik dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gorontalo.
Dirinya juga menekankan bahwa ada beberapa poin yang perlu menjadi fokus perbaikan,antara lain pembuatan kerangka kerja dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, pembentukan sistem komunikasi terstruktur untuk menjawab keluhan dengan cepat, serta peningkatan sistem perekrutan dan pengawasan yang berbasis pada kompetensi dan akuntabilitas.
Walaupun sudah diingatkan ,namun sampai dengan saat ini belum ada informasi resmi mengenai langkah konkret yang akan diambil oleh pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
