KOORDINAT.CO, GORONTALO – Ketua Umum (Ketum) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serikat Pemuda Anti Korupsi (SPAK) Provinsi Gorontalo, Rahmat Mamonto, mempertanyakan pekerjaan pemeliharaan jalan Trans Sulawesi yang ada di ruas jalan wilayah Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo (Kabgor) sampai pada wilayah Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut).
“Ada dua hal yang patut dipertanyakan terkait pekerjaan, terutama pemeliharaan jalan Trans Sulawesi, dari wilayah ruas jalan Isimu (Kecamatan Tibawa, red) sampai Molingkapoto (Kecamatan Kwandang). Nah, setahu saya, setiap tahun walaupun dalam keadaan Covid-19, anggaran khusus untuk pemeliharaan jalan itu, itu tidak dipotong, itu berjalan normal semestinya biasa dengan tahun-tahun yang kemarin, sebab itu menyangkut penggunaan jalan umum Trans,” ujar Rahmat, kepada Koordinat.co, Senin (12/7/2021).
Aktivis yang akrab disapa Kaisar itu menambahkan, banyak lubang-lubang jalan yang sampai dengan saat ini agak lambat penanganannya oleh pihak pelaksana, dan hal tersebut sangat penting untuk dipertanyakan, mengingat jalan tersebut adalah jalan Trans.
“Nah, kemudian pada saat musim hujan kubangan (lubang jalan) itu digenangi air, kemudian banyak pengguna jalan itu yang megalami lakalantas (kecelakaan lalulintas) akibat dari pada kubangan-kubangan itu,” keluhnya.
Selain itu, dirinya juga mempertanyakan, pekerjaan saluran yang ada di ruas jalan, khususnya di bahu jalan wilayah Kecamatan Tibawa. Menurutnya pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang aneh dan seolah-olah menggunakan anggaran siluman.
“Kenapa? Yang pertama yang harus dipertanyakan ini adalah penggunaan anggaran khususnya di jalan ini, tentu ini menggunakan anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Nah mestinya setiap kegiatan pekerjaan itu ada papan proyek, sebagai papan informasi bahwa ini terjadi pelaksanaan pekerjaan yang ada di ruas jalan ini,” terang Aktivis yang juga merupakan Koordinator Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD) Provinsi Gorontalo tersebut.
“Nah, itu mencantumkan anggarannya berapa, pekerjaannya sampai dimana? Nah, ini tentu juga bentuk dari wujud transparansi terhadap publik,” sambungnya.
Dirinya menjelaskan, pada pekerjaan saluran tersebut tidak ada papan proyek yang terpasang. Kemudian pula, pekerjaan tersebut terkesan asal jadi. Pasalnya, berdasarkan temuannya di lapangan, bahwa pemasangan batu pada saluran tersebut tidak sesuai dengan spek.
“Walaupun saya sempat berinterkasi dengan salah satu pekerja, saya menanyakan bahwa pekerjaan ini pekerjaan apa? saluran ini sumbernya apa ini? siapa pelaksananya? mereka jawab, mereka tidak tahu. Nah ini juga penting, pekerjaan yang terkesan asal jadi, sebagaimana yang saya dokumentasikan itu,” ungkapnya.
“Lalu kemudian saya juga tidak menemukan pengawas, apakah itu pengawas dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas PU/PR (Pekerjaan Umum/Perumahan Rakyat) Provinsi atau dari pihak Balai Jalan. Nah, saya kira saya mencurigai pekerjaan ini hanya antara dua, kalau bukan milik Balai Jalan terutama di saluran itu, berarti dia di Dinas PU/PR,” lanjutnya.
Dirinya pun berharap kepada Gubernur Gorontalo, agar dalam hal berkaitan dengan anggaran, jangan membiarkan SKPD atau Satuan Kerja (Satker), melaksanakan kegiatan tanpa ada transparansi terhadap publik.
“Ini penting. Sebab, publik juga diberikan kewenangan untuk mengawasi semua kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) maupun APBN. Nah, kalau begini hasil pekerjaan, maka dampak yang diakibatkan dengan pekerjaan yang asal jadi itu adalah negara dirugikan dan rakyat juga dirugikan,” pungkasnya.
Penulis: Ricky Rianto Kadir
