Di tengah berbagai perdebatan mengenai besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG, sejumlah ekonom menilai program ini memiliki efek berganda (multiplier effect) yang cukup besar karena mampu menghubungkan kebijakan gizi dengan aktivitas ekonomi masyarakat
Jakarta– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Di balik jutaan porsi makanan yang disiapkan setiap hari, program ini juga mulai menunjukkan dampak positif terhadap sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Pemerintah menilai MBG tidak sekadar program bantuan pangan, tetapi juga instrumen yang mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, koperasi, BUMDes, dan UMKM dalam rantai pasok kebutuhan pangan nasional.
Kementerian UMKM mencatat sekitar 85 persen belanja dapur MBG digunakan untuk pengadaan bahan pangan, mulai dari beras, sayuran, buah-buahan, telur, ikan, daging ayam hingga berbagai produk olahan pangan lainnya. Kondisi tersebut membuka peluang pasar baru yang relatif stabil bagi para petani dan pelaku usaha lokal.
Sementara itu, data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan sekitar 87 persen kebutuhan bahan pangan dapur MBG saat ini telah dipasok oleh petani dan pemasok lokal. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran program tidak hanya dinikmati oleh penerima manfaat, tetapi juga berputar kembali ke masyarakat melalui aktivitas ekonomi di daerah.
Kebutuhan bahan pangan yang berlangsung setiap hari dinilai mampu menciptakan kepastian pasar yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi petani. Dengan adanya permintaan yang terus menerus dari dapur MBG, hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan memiliki peluang lebih besar untuk terserap oleh pasar.
Dr. Fithra Faisal Hastiadi, Ekonom Universitas Indonesia (UI), menilai program MBG telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sektor pertanian nasional. Menurutnya, sektor pertanian pada 2025 tumbuh sekitar 5,33 persen, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau kita melihat lebih dalam lagi, pertumbuhan sektor pertanian 5,33 persen karena produknya terserap SPPG,” kata Fithra dalam keterangannya.
Menurut Fithra, efek ekonomi MBG tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga menjalar ke berbagai sektor usaha lainnya. Pelaku UMKM yang bergerak di bidang pengolahan pangan, distribusi hasil pertanian, peternakan, hingga jasa katering memperoleh peluang untuk terlibat dalam rantai pasok program tersebut.
Bagi daerah seperti Gorontalo, program MBG berpotensi menjadi pasar baru bagi komoditas unggulan daerah seperti jagung, kelapa, pisang, ikan, telur, serta berbagai produk pangan lokal lainnya. Jika dikelola dengan baik, kebutuhan bahan baku dapur MBG dapat menjadi pendorong tumbuhnya ekonomi pedesaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Namun demikian, sejumlah tantangan masih harus diselesaikan. Kapasitas produksi petani yang belum merata, kualitas produk yang harus memenuhi standar, serta perlunya penguatan koperasi dan BUMDes menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara lebih luas.
Di tengah berbagai perdebatan mengenai besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG, sejumlah ekonom menilai program ini memiliki efek berganda (multiplier effect) yang cukup besar karena mampu menghubungkan kebijakan gizi dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah anak yang menerima makanan bergizi setiap hari, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menggerakkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, koperasi, dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
Sumber: Kementerian UMKM, Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian RI, Universitas Indonesia (UI).
