KOORDINAT.CO, POHUWATO – Perseteruan diantara dua Kubu Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa (KUD – DTM) yang berkelanjutan sampai di Media Sosial (Medsos) Mendapat sorotan dari dua Lembaga yang ada di Pohuwato.
Kepada Awak Media Kordinator LAI Provinsi Gorontalo Harson Ali, menyayangkan hal itu terjadi, karena Perseteruan ini dipastikan akan mempengaruhi iklim Investasi terutama di bidang pertambangan yang ada di Pohuwato.
Kordinator LAI Provinsi Gorontalo Harson Ali menilai, dengan adanya percakapan melalui medsos antara kedua kubu tersebut, pihaknya meminta pemerintah kabupaten Pohuwato untuk segera menyelesaikan perseteruan.
” Apalagi pada percakapan melalui media sosial tersebut, kedua kubu koperasi berseteru ini sudah menyebutkan angka angka rupiah serta tanda tangan kerjasama”, Tutur Harson
Sehingga dengan melihat fenomena angka rupiah, maka Harson meminta kepada Pemerintah untuk mendatangkan Auditor Independen Nasional.
” Auditor Nasional harus turun langsung sehingga perjalanan angka angka rupiah yang selalu disebutkan dalam setiap diskusi, akan diketahui arah dan penggunaannya.” Jelas Harson.
Harson pun Menantang Bupati Pohuwato untuk segera mengambil langkah tegas untuk menyikapi Polemik yang menyebutkan angka-angka pemasukan dan pengeluaran yang notabene dananya bersumber dari perusahaan pertambangan melalui perjanjian kerja sama.
” Jadi kami meminta kepada Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga untuk turun tangan untuk menyelesaikan perseteruan di dua kubu tersebut, sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan”, ungkap Harson kepada sejumlah awak media, Kamis (23/02/2023).
Lanjutnya, Bila Pemerintah Daerah fakum terkait perseteruan tersebut, maka dari angka – angka tersebut Lembaga Aliansi Indonesia tegaskan, akan mengundang langsung Auditor Nasional yang independen untuk dapat membuka benang kusut dalam angka-angka tersebut.
Sependapat dengan Koordinator LAI, Ketua LPKP Ismail Hippi, pula meminta kepada Bupati Pohuwato segera mengundang dua Kubu tersebut dalam rapat Forkopimda untuk duduk bersama membahas perseteruan yang dikhawatirkan berimbas pada instabilitas Daerah.
Tambahnya, Apabila langkah yang diambil oleh Pemerintah tidak mendapatkan titik temu, maka sebaiknya Bupati mengambil langkah tegas
” Sebagai putera Daerah, saya berharap daerah ini kondusif dan iklim investasi teduh akan berjalan dengan baik, sehingga angka pengangguran bisa teratasi.” Tandas Ismail Hippi
