Pemeriksaan terhadap perusahaan transportir perlu diarahkan pada pengetahuan, peran, serta keterlibatan mereka dalam proses pengiriman
GORONTALO– Peran perusahaan jasa transportasi atau Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dalam rantai pengiriman batu hitam di Gorontalo perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum.
Pengusutan dugaan penyelundupan material tambang melalui Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dinilai tidak cukup hanya menyasar pemilik barang, sopir, maupun pihak yang mengurus dokumen pengiriman.
Aspek yang tidak kalah penting adalah menelusuri sejauh mana keterlibatan perusahaan transportir dalam proses distribusi material tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak yang mengetahui ketidaksesuaian dokumen dengan barang sebenarnya.
Pengamat hukum, Fendi Ferdian, SH, menilai perusahaan transportir perlu diperiksa apabila terdapat indikasi keterlibatan dalam pengangkutan mineral yang tidak memiliki legalitas.
Menurutnya, jasa pengangkutan memang merupakan bagian dari kegiatan usaha yang sah. Namun, status tersebut tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum apabila perusahaan terbukti secara sadar memfasilitasi distribusi mineral ilegal.
“Penegakan hukum harus melihat seluruh mata rantai pengiriman. Jangan hanya berhenti pada sopir atau pekerja lapangan. Perusahaan yang terbukti mengetahui dan turut memfasilitasi pengangkutan mineral ilegal juga harus dimintai pertanggungjawaban,” demikian pokok pandangan hukum yang disampaikan Fendi Ferdian.
Pasal 161 UU Minerba Jadi Perhatian
Fendi menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 161 sebagaimana telah mengalami perubahan, terdapat ketentuan pidana terhadap pihak yang melakukan pengangkutan maupun penjualan mineral yang tidak berasal dari sumber perizinan yang sah.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Karena itu, pemeriksaan terhadap perusahaan transportir perlu diarahkan pada pengetahuan, peran, serta keterlibatan mereka dalam proses pengiriman.
Apakah perusahaan hanya menerima kontrak pengangkutan, atau mengetahui bahwa material yang dibawa tidak sesuai dengan dokumen pengiriman?
Pertanyaan tersebut, menurut perspektif hukum, harus dijawab melalui pemeriksaan dokumen dan alat bukti yang sah.
Dokumen Pengiriman Perlu Ditelusuri
Dalam perkara pengiriman sekitar 44 ton batu hitam melalui Pelabuhan Anggrek, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara jenis barang yang tercatat dalam manifest dengan material yang ditemukan dalam kontainer.
Material tersebut diduga dicatat sebagai kemiri, sementara hasil pemeriksaan mengarah pada batu hitam yang diduga mengandung mineral galena.
Fakta tersebut menjadi alasan penting bagi penyidik untuk menelusuri siapa yang memberikan instruksi pengiriman, siapa yang mengurus administrasi, serta pihak yang bertanggung jawab atas keterangan jenis barang dalam dokumen.
Fendi menilai, pemeriksaan juga perlu menjangkau kontrak jasa transportasi, bukti pembayaran, pemesanan kontainer, komunikasi antarpihak, hingga identitas penerima barang di daerah tujuan.
Menurutnya, rangkaian dokumen tersebut dapat membantu mengungkap apakah terdapat hubungan dan kesepakatan antara pemilik material dengan pihak transportir dalam proses pengiriman.
Lebih jauh,Fendi pengungkapan perkara batu hitam di Gorontalo seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi pengawasan terhadap perusahaan jasa transportasi yang menangani pengiriman komoditas tambang.
“Sebab, apabila pengusutan hanya berhenti pada pelaku lapangan, jaringan distribusi dan pihak yang memiliki peran lebih besar berpotensi tidak terungkap.”tambahnya.
Namun demikian, Fendi menegaskan bahwa penetapan tanggung jawab pidana harus berdasarkan bukti keterlibatan masing-masing pihak, bukan semata-mata karena hubungan bisnis atau pekerjaan pengangkutan.
Dengan demikian, penyidikan perlu menjawab persoalan mendasar: siapa pemilik material, siapa yang membiayai pengiriman, perusahaan mana yang menangani transportasi, dan siapa penerima akhir batu hitam tersebut.
Bagi penegakan hukum, mengungkap seluruh mata rantai perdagangan mineral menjadi penting agar penindakan tidak hanya menyentuh pelaku di lapangan, tetapi juga pihak yang terbukti mengendalikan atau memfasilitasi kegiatan melanggar hukum.

















