Keberhasilan pemerintah dalam menangani persoalan BBM bersubsidi seharusnya tidak hanya diukur dari berkurangnya antrean atau jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari membaiknya akses masyarakat terhadap pekerjaan dan penghasilan yang layak
GORONTALO — Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah daerah Indonesia menyimpan persoalan yang lebih luas daripada sekadar keterbatasan pasokan dan pengawasan SPBU. Fenomena tersebut juga membuka ruang evaluasi terhadap tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat bawah.
Di tengah sulitnya memperoleh pekerjaan tetap, sebagian masyarakat menjadikan perdagangan BBM eceran sebagai sumber penghasilan alternatif.
Bagi mereka, Pertalite bukan sekadar bahan bakar kendaraan, melainkan komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah penertiban pembelian dan penjualan BBM bersubsidi sudah cukup untuk mengatasi antrean, apabila persoalan ekonomi yang mendorong sebagian masyarakat melakukan aktivitas tersebut belum terselesaikan?
Jutaan Penganggur dan Penduduk Miskin Masih Menjadi Tantangan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa persoalan ketenagakerjaan dan kemiskinan masih menjadi tantangan nasional.
Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2026, jumlah pengangguran terbuka mencapai sekitar 7,24 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,68 persen.
Sementara itu, rata-rata upah buruh nasional tercatat sekitar Rp3,29 juta per bulan.
BPS juga mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Persentase kemiskinan perdesaan mencapai 10,67 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 6,34 persen.
Meskipun indikator pengangguran dan kemiskinan menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya, jumlah masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi tetap besar.
Data tersebut menjadi dasar penting untuk mengevaluasi sejauh mana pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pembangunan telah memberikan kesempatan penghidupan yang memadai bagi masyarakat.
Ketika BBM Bersubsidi Menjadi Alternatif Mencari Nafkah
Di sejumlah daerah, termasuk Gorontalo, perdagangan BBM eceran menjadi salah satu kegiatan ekonomi masyarakat.
Sebagian warga membeli Pertalite untuk dijual kembali karena mengharapkan keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan.
Bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap, kegiatan tersebut dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Persoalan ini semakin relevan ketika sektor pertanian mengalami penurunan aktivitas akibat musim kemarau, sementara kesempatan kerja di sektor lain terbatas.
Namun, kondisi tersebut tidak berarti seluruh pengantre BBM merupakan pengecer atau bahwa seluruh perdagangan BBM eceran melanggar hukum.
Diperlukan pemeriksaan terhadap pola pembelian, ketentuan penyaluran, dan penggunaan BBM untuk membedakan kebutuhan konsumen, perdagangan eceran, serta dugaan penyalahgunaan subsidi.
Tanggung Jawab Pemerintah Tidak Berhenti pada Penertiban SPBU
Persoalan BBM bersubsidi perlu dilihat dalam kerangka tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Sementara itu, Pasal 34 UUD 1945 mengatur tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk pengembangan sistem jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang lemah serta tidak mampu.
Ketentuan konstitusional tersebut memberikan dasar bahwa kebijakan pemerintah tidak cukup hanya berorientasi pada penertiban distribusi barang bersubsidi, tetapi juga perlu memperhatikan kemampuan masyarakat memperoleh penghidupan yang layak.
Dalam konteks ini, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dapat dievaluasi melalui kebijakan penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha mikro, perlindungan sosial, serta pengawasan distribusi energi.
Jika sebagian masyarakat bergantung pada perdagangan BBM akibat terbatasnya alternatif penghasilan, maka persoalan yang perlu dijawab bukan hanya bagaimana menghentikan aktivitas yang melanggar ketentuan, tetapi juga bagaimana memperluas kesempatan ekonomi yang legal dan berkelanjutan.
Jangan Hanya Menertibkan, Akar Persoalan Ekonomi Juga Harus Dijawab
Penertiban terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi tetap diperlukan. Subsidi energi merupakan bentuk dukungan pemerintah yang harus digunakan sesuai ketentuan dan sasaran kebijakan.
Namun, penertiban yang tidak disertai pemberdayaan ekonomi dapat menimbulkan persoalan baru bagi keluarga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari perdagangan informal.
Pemerintah perlu memastikan kebijakan pengawasan berjalan bersama program penciptaan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Di sinilah tanggung jawab pemerintah dapat diuji secara konkret: apakah tersedia program pelatihan, akses permodalan, pendampingan usaha, dan kesempatan kerja yang benar-benar dapat dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah?
Tanpa evaluasi terhadap aspek tersebut, penanganan antrean BBM berisiko hanya berfokus pada gejala di lapangan, sementara faktor sosial ekonomi yang mungkin mendorong pembelian untuk dijual kembali belum memperoleh perhatian memadai.
Pengawasan Subsidi Juga Menjadi Tanggung Jawab Negara
Tanggung jawab pemerintah tidak hanya menyangkut penyediaan pekerjaan, tetapi juga memastikan distribusi BBM berlangsung transparan dan tepat sasaran.
BPH Migas pada Juni 2026 menyatakan telah memperkuat pengawasan mulai dari terminal penyimpanan hingga SPBU. Pengawasan tersebut mencakup pemantauan pengiriman, penggunaan QR Code, dan pemeriksaan penyaluran BBM bersubsidi.
Langkah pengawasan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah memperbaiki tata kelola distribusi.
Namun, temuan dugaan penyalahgunaan di sejumlah daerah memperlihatkan bahwa tantangan pengawasan masih berlangsung.
Pada Juli 2026, BPH Migas menemukan indikasi pembelian BBM subsidi secara berulang menggunakan banyak QR Code di Jambi untuk dijual kembali ke sektor industri.
Temuan itu memperlihatkan pentingnya membedakan masyarakat yang mencari penghasilan harian dengan praktik penyalahgunaan yang melibatkan pengumpulan dan penjualan BBM dalam skala lebih besar.
Penegakan hukum harus menjangkau pihak yang terbukti terlibat dalam penyimpangan, sementara program sosial ekonomi perlu menjangkau masyarakat yang membutuhkan alternatif pekerjaan.
Pemerintah Pusat dan Daerah Perlu Dievaluasi Secara Bersama
Pemerintah pusat memiliki peran dalam kebijakan subsidi energi, pengaturan distribusi nasional, serta kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial.
Pemerintah daerah memiliki peran dalam pengembangan ekonomi lokal, pembinaan usaha kecil, pelatihan tenaga kerja, serta koordinasi pengawasan sesuai kewenangannya.
Karena itu, persoalan antrean BBM yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan informal tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja.
Evaluasi perlu mencakup apakah program penciptaan lapangan kerja benar-benar menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, apakah bantuan permodalan dapat diakses pelaku usaha kecil, dan apakah distribusi BBM sesuai kebutuhan daerah.
Selain itu, pemerintah perlu membuka data kuota, realisasi penyaluran, serta hasil pengawasan SPBU agar masyarakat dapat mengetahui penyebab antrean secara lebih jelas.
Ketika Masyarakat Mencari Nafkah dari BBM, Kebijakan Ekonomi Perlu Dipertanyakan
Fenomena masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari penjualan BBM eceran menjadi alasan untuk meninjau efektivitas kebijakan ekonomi di tingkat bawah.
Jika perdagangan BBM menjadi pilihan karena terbatasnya kesempatan kerja, maka kebijakan penertiban perlu disertai jawaban atas persoalan penghidupan masyarakat.
Hal ini bukan berarti kesulitan ekonomi dapat dijadikan pembenaran terhadap penyalahgunaan subsidi.
Sebaliknya, penanganan yang menyeluruh perlu menggabungkan kepastian hukum, ketepatan distribusi, dan perlindungan terhadap kelompok ekonomi rentan.
Keberhasilan pemerintah dalam menangani persoalan BBM bersubsidi seharusnya tidak hanya diukur dari berkurangnya antrean atau jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari membaiknya akses masyarakat terhadap pekerjaan dan penghasilan yang layak.
Penutup: Antrean BBM dan Ukuran Keberhasilan Pembangunan
Antrean panjang BBM bersubsidi merupakan persoalan energi yang dapat berkaitan dengan keadaan ekonomi masyarakat, meskipun hubungan sebab-akibatnya masih perlu diuji melalui data lapangan.
Bagi sebagian masyarakat, kegiatan membeli dan menjual kembali BBM mungkin merupakan pilihan ekonomi di tengah keterbatasan pekerjaan.
Sementara bagi pemerintah, situasi tersebut menjadi alasan untuk mengevaluasi dua kebijakan sekaligus: pengelolaan subsidi energi dan perluasan kesempatan ekonomi.
Penertiban diperlukan agar BBM yang mendapat dukungan pemerintah tidak disalahgunakan. Akan tetapi, penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan usaha kecil, dan perlindungan kelompok rentan juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara.
Pertanyaan mendasarnya bukan hanya mengapa masyarakat rela mengantre berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite, tetapi juga mengapa sebagian dari mereka melihat perdagangan BBM sebagai pilihan penghasilan yang tersedia.
Pertanyaan itulah yang perlu dijawab melalui kebijakan ekonomi yang terukur, bukan hanya melalui penertiban di SPBU.
Sumber utama: BPS RI, rilis ketenagakerjaan Februari 2026 dan kemiskinan Maret 2026; BPH Migas, laporan pengawasan distribusi Juni–Juli 2026; UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34
