GORONTALO — Polemik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di sejumlah daerah khususnya di Prov.Gorontalo mulai mendapat perhatian dari kalangan praktisi hukum.
Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kabupaten Gorontalo, Ronal Van Mansyur, SH., MH, menilai berbagai persoalan yang muncul perlu dilihat secara hati-hati dalam kerangka perbaikan sistem, bukan semata-mata kesalahan individu.
Menurut Ronal, proyek pembangunan koperasi yang menggunakan anggaran besar idealnya berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Ia mencermati adanya sejumlah temuan di lapangan yang memunculkan pertanyaan terkait mekanisme pelaksanaan proyek.
“Perlu dipastikan bahwa seluruh proses, termasuk penunjukan pelaksana, benar-benar mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam setiap proyek yang berkaitan dengan anggaran negara atau kebijakan publik, aspek prosedural menjadi krusial untuk mencegah potensi persoalan hukum di kemudian hari. Ketidaktepatan dalam proses, menurutnya, bisa menimbulkan risiko administratif hingga konsekuensi hukum.
Dalam konteks ini, Ronal melihat adanya beberapa titik rawan yang secara umum kerap muncul dalam proyek pembangunan, seperti:
Mekanisme pemilihan pelaksana yang belum sepenuhnya transparan
Penyusunan anggaran yang perlu diuji kesesuaiannya dengan standar pasar
Pengawasan pelaksanaan yang perlu diperkuat
Namun demikian, ia menekankan bahwa temuan-temuan tersebut perlu diverifikasi secara menyeluruh oleh pihak berwenang agar tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur.
“Yang penting saat ini adalah memastikan sistemnya berjalan sesuai aturan. Jika ada kekurangan, diperbaiki secara terbuka dan bertanggung jawab,” kata Ronal.
Ia juga mendorong adanya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap proses pembangunan KDMP, baik dari sisi administrasi, penggunaan anggaran, maupun kualitas pekerjaan di lapangan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan program berjalan sesuai tujuan awalnya.
Selain itu, Ronal mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap pihak-pihak di lapangan, seperti tenaga kerja dan penyedia bahan, agar tidak menjadi pihak yang dirugikan apabila terjadi persoalan dalam proyek.
Menurutnya, pendekatan yang proporsional perlu dikedepankan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta mengedepankan pembenahan sistem.
“Program koperasi ini pada dasarnya baik untuk mendorong ekonomi desa. Karena itu, tata kelolanya juga harus dijaga agar tetap sejalan dengan prinsip hukum dan keadilan,” ujarnya.
Ronal berharap, berbagai dinamika yang muncul dapat menjadi bahan evaluasi bersama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem pelaksanaan proyek ke depan.
“Perbaikan sistem adalah kunci, agar tujuan pembangunan benar-benar tercapai tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari,” kata Ronal.
