Koordinat.co, POHUWATO – Desa Hulawa kini berada di persimpangan persoalan lingkungan yang kompleks. Aktivitas pertambangan, baik yang mengantongi izin maupun yang beroperasi tanpa izin, meninggalkan dampak ekologis yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Fakta ini memperlihatkan bahwa, status legal sebuah tambang tidak otomatis menjamin terjaganya lingkungan hidup.
Pengiat lingkungan Arlan Arif menilai, persoalan di Hulawa mencerminkan lemahnya pengawasan dan transparansi.
Dalam beberapa tahun terakhir, warga mulai merasakan perubahan signifikan pada kondisi alam sekitar. Sungai yang sebelumnya menjadi sumber air dan penyangga kehidupan perlahan mengalami pendangkalan.
Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air mudah meluap, membawa material lumpur ke lahan pertanian dan permukiman warga. Fenomena ini memicu kekhawatiran akan keberlanjutan ruang hidup masyarakat Hulawa.
Pendangkalan sungai dan perubahan bentang alam di wilayah hulu menjadi sorotan utama. Aktivitas pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya diduga berkontribusi pada meningkatnya sedimentasi.
Namun, hingga kini, informasi mengenai audit lingkungan dan pengawasan terhadap tambang berizin belum sepenuhnya terbuka ke publik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang wajar dari masyarakat.
Bagi warga, perdebatan antara tambang legal dan ilegal sering kali terasa abstrak. Yang mereka hadapi adalah dampak nyata, Air keruh, lahan rusak, dan ancaman banjir yang terus berulang.
Masyarakat tidak sedang menuding pihak tertentu, melainkan meminta kejelasan dan tanggung jawab atas perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar mereka.
Terkait tudingan Humas Perusahaan disalah satu media, bahwa sedimentasi berasal dari aktivitas penambangan ilegal,hal itu tidak boleh menjadi alibi untuk meniadakan tanggung jawab aktor lain yang beroperasi secara legal.
“Yang ilegal harus ditertibkan, itu jelas. Tapi yang legal justru punya kewajiban lebih besar untuk membuktikan bahwa operasinya tidak merusak,”Tegas Arlan.
Menurutnya, legalitas bukan sertifikat bebas dampak, melainkan komitmen pada transparansi dan pemulihan lingkungan.
“Kalau tambang legal belum diaudit secara terbuka, maka publik berhak curiga, bukan karena benci, tapi karena akal sehat,” tambahnya.
Ia pun menantang dilakukannya audit lingkungan terbuka, kajian hidrologi dan ekologis independen, serta evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Taluduyunu, dengan melibatkan akademisi, pakar lingkungan, dan perwakilan warga terdampak.
“Biarkan ilmu pengetahuan yang berbicara, bukan opini yang disusun rapi. Kalau data berkata tidak ada kontribusi, publik akan menerima. Tapi kalau sebaliknya, maka pemulihan harus dimulai,” tegasnya.
Arlan menegaskan bahwa banjir Hulawa adalah peringatan ekologis, bukan sekadar peristiwa cuaca.
“Alam tidak berdebat di televisi. Ia langsung memberi kesimpulan. Dan kesimpulan itu sekarang terendam di rumah-rumah warga,” katanya.
Ia juga mendesak pemerintah Pohuwato, Pemerintah Provinsi,Wakil Rakyat, untuk tidak bersikap pasif dan segera memimpin proses pemulihan DAS secara serius.
“tugas pemerintah bukan menjadi moderator konflik narasi. Pemerintah harus menjadi penentu arah pemulihan,” terang Arlan
Jika suara wakil rakyat lebih menyoroti aktifis rakyat tanpa mendahulukan pemeriksaan secara menyuluruh
Legalitas izin seharusnya diikuti dengan kepatuhan ketat terhadap standar lingkungan, audit berkala, serta keterbukaan data yang bisa diuji publik. Tanpa itu, kepercayaan masyarakat sulit dibangun.
Desa Hulawa membutuhkan lebih dari sekadar klaim kepatuhan. Penegakan hukum, evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas tambang, serta langkah pemulihan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak.
Jika tidak, luka ekologis yang kini dirasakan warga berpotensi menjadi krisis lingkungan yang lebih besar di masa depan.
