KOORDINAT.CO, GORONTALO – Dugaan adanya pembiaran oleh Aparat Penegak Hukum (APH) atas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang berada di kabupaten Pohuwato mulai direspon berbagai elemen. Pasalnya, hingga dengan saat ini tidak ada kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
Dilansir dari Fakta News, Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Penyelamat Daerah Provinsi Gorontalo (AMMPD) mengatakan bahwa apa yang dipertontonkan oleh pihak APH semakin membuat publik dan para aktivis merasa terpanggil.
“ Statemen kapolda yg memantik perhatian publik membuat kami para aktivis semangat dan terpanggil, tapi jgn sampai hanya berahir pada opini semata.” Ungkap Taufik Buhungo
Ditambahkan bahwa dirinya menginginkan adanya korelasi antara publik, Aktivis dan Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo untuk menyatukan persepsi atas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum perusak lingkungan.
“Jika memang kapolda serius, kami tantang untuk sama-sama berada dalam satu barisan untuk menyelamatkan bumi serambi madinah. Kami siapkan bukti dan data, dan pernyataan Pak Jendral untuk memberantas PETI itu sudah dilontarkan oleh Kapolda-Kapolda sebelumnya. Sehingga pernyataan Kapolda Angesta itu susah bukan hal yang wah buat kami. Sehingga kapolda yang baru harus berjanji untuk tidak tebang pilih sekalipun ada oknum anggota polisi yang terlibat dalam persoalan tambang di gorontalo khususnya pohuwato,” Tegas Taufik
Sedikit di beberkan Taufik, dugaan keterlibatan dalam hal memberikan fasilitas kepada pelaku usaha PETI yang ada di Kabupaten Pohuwato.
” Mulai dari mobilisasi alat, distribusi bbm, iuran keamanan, dan penguasaan beberapa lahan yang masuk dlm cagar alam, kami akan sajikan data yg lengkap. Tapi komitmen memberantas harus tuntas sampai ke akar akarnya, jangan sampai statemen kapolda hanya memancing para mafia-mafia tambang untuk muncul dan mendekat agar mendapatkan kemudahan dalam menjalankan aktifitas pertambangan tanpa izin. Itu sama saja dengan gaya – gaya kapolda yang lama.” Tandasnya
