KOORDINAT.CO, JAKARTA – Partai Demokrat meminta untuk para pembantu presiden, baik di kabinet, kementerian, maupun pejabat-pejabat di instansi pemerintahan lainnya, untuk mendukung statement Presiden Joko Widodo, bahwa beliau bukanlah king of lips service, seperti yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI).
Disatu sisi, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan kalau kritik itu boleh-boleh saja, karena kita negara demokrasi. Disisi yang lain, BEM UI tentu juga memiliki pandangan dan analisa tersendiri, mengapa mereka berpandangan seperti itu terhadap Presiden. Inilah dinamika demokrasi, karena kritik harus dianggap sebagai “vitamin” dan bentuk perhatian publik kepada pemerintah.
Harapannya, tentu pernyataan presiden bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi itu bisa dijadikan kenyataan di lapangan. Karena itu, tentu sepatutnya tidak ada lagi berbagai bentuk intimidasi dan hukuman kepada adik-adik mahasiswa yang menyampaikan kritik kepada Pemerintah.
“Meskipun sangat sulit untuk berharap perbaikan dalam (cara) pandang pemerintah, para pembantu presiden Jokowi dan orang-orang yang berada dekat pusaran kekuasaan terhadap reaksi masyarakat yg kritis atas kebijakan pemerintah,” Tutur Kepala BAPPILU Partai Demokrat Provinsi Gorontalo, Suyunus Djafar, Kamis (1/7/2021).
Ia pun berharap, agar jangan pula kemudian beasiswa adik-adik mahasiswa tersebut ada yang dicabut, biaya operasional organisasi kemahasiswaan ditahan, akun-akun pribadi diretas, serta munculnya serangan masif di media sosial, ataupun dibawa keranah hukum.
“Disinilah pentingnya para pembantu presiden, perangkat pemerintahan, serta para pendukung presiden dan para buzzer media sosial untuk membantu memastikan pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi bisa terealisasi seperti harapan publik. Jangan kemudian malah ada yang mengambil tindakan bertentangan dengan apa yang dikomandokan oleh Presiden,” tandasnya.
Seperti diketahui, saat usai melakukan sidak pelaksanaan PPKM mikro di RW 01, Keluarahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (25/6/2021), Presiden Joko Widodo telah menyampaikan, percuma pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan tetapi dibawah tidak berjalan.
Sumber: Herzaky Mahendra Putra Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat 08111070090
