Pemerintah daerah juga perlu melihat akar persoalan ekonomi yang mungkin mendorong masyarakat memilih pekerjaan tersebut, mulai dari keterbatasan lapangan pekerjaan hingga menurunnya aktivitas pertanian akibat kemarau
Kab.Gorontalo— Panjangnya antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Gorontalo tidak hanya menyisakan persoalan distribusi dan dugaan penyalahgunaan subsidi. Di balik antrean tersebut, terdapat cerita masyarakat kecil yang berjuang mencari nafkah di tengah sulitnya memperoleh pekerjaan dan dampak kemarau panjang.
Di salah satu SPBU di Kabupaten Gorontalo, sejumlah warga yang ditemui Koordinat.co mengaku menggantungkan penghasilan keluarga dari aktivitas menjual kembali Pertalite secara eceran di pinggir jalan.
Bagi mereka, pekerjaan tersebut menjadi salah satu pilihan untuk bertahan hidup ketika kesempatan memperoleh penghasilan dari sektor lain semakin terbatas.
“Untuk makan sehari-hari dan sedikit bisa membantu biaya sekolah anak-anak. Apalagi musim kemarau panjang begini, lahan pertanian tidak bisa diolah,” ungkap sejumlah warga pengantre kepada Koordinat.co.
Pengakuan tersebut memperlihatkan sisi lain dari fenomena antrean Pertalite yang selama ini lebih banyak menjadi sorotan akibat dugaan penyalahgunaan distribusi BBM.
Kemarau panjang yang menghambat aktivitas pertanian membuat sebagian masyarakat harus mencari sumber pendapatan alternatif. Sementara kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan lebih luas. Apakah maraknya pengecer Pertalite semata-mata disebabkan keinginan memperoleh keuntungan dari selisih harga, atau juga menjadi gambaran tekanan ekonomi yang dialami sebagian masyarakat?
Meski belum dapat disimpulkan sebagai penyebab utama antrean BBM, pengakuan warga tersebut setidaknya menunjukkan bahwa persoalan distribusi Pertalite memiliki dimensi sosial-ekonomi yang tidak bisa diabaikan.
Di satu sisi, pemerintah dan aparat penegak hukum berkewajiban memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan. Praktik pembelian dan penjualan kembali BBM yang melanggar aturan tetap harus diawasi dan ditindak berdasarkan bukti yang ditemukan.
Namun di sisi lain, penertiban terhadap pengecer kecil juga perlu mempertimbangkan kenyataan bahwa sebagian masyarakat menjadikan kegiatan tersebut sebagai sumber penghidupan keluarga.
Persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan membatasi pembelian BBM atau menertibkan antrean kendaraan.
Pemerintah daerah juga perlu melihat akar persoalan ekonomi yang mungkin mendorong masyarakat memilih pekerjaan tersebut, mulai dari keterbatasan lapangan pekerjaan hingga menurunnya aktivitas pertanian akibat kemarau.
Upaya pemberdayaan ekonomi, pembukaan kesempatan kerja, serta bantuan bagi petani terdampak kekeringan dapat menjadi bagian dari penyelesaian jangka panjang.
Sementara itu, pengawasan distribusi BBM tetap harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan pembelian dalam jumlah besar untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.
Penegakan hukum perlu menjangkau setiap pihak yang terbukti terlibat, tanpa mengabaikan asas keadilan dan kondisi sosial masyarakat.
Fenomena antrean Pertalite di Kabupaten Gorontalo pada akhirnya menghadirkan dua persoalan yang perlu ditangani secara bersamaan, yakni dugaan penyimpangan distribusi BBM dan tekanan ekonomi yang dihadapi sebagian warga.
Sebab, di balik kendaraan yang mengantre untuk mendapatkan beberapa liter Pertalite, terdapat pula harapan masyarakat untuk membawa pulang penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarga.
Antrean BBM mungkin dapat diurai melalui pengawasan yang lebih ketat. Namun, kesulitan mencari nafkah membutuhkan solusi ekonomi yang jauh lebih mendasar.
Catatan redaksi: Istilah “dugaan penyalahgunaan subsidi” pada judul merupakan isu yang perlu ditelusuri, bukan kesimpulan bahwa warga yang diwawancarai telah melakukan tindak pidana.
