Iran dan jaringan yang sering disebut sebagai “poros perlawanan” mengedepankan konfrontasi langsung terhadap Israel, sementara sebagian negara Sunni memilih jalur diplomasi, normalisasi, dan kerja sama strategis
Koordinat.co,Teheran — Dalam peta geopolitik Timur Tengah yang terus berubah, posisi Iran terhadap Palestina tampak sebagai garis yang relatif tidak bergeser.
Sejak Revolusi Iran 1979, Republik Islam Iran menjadikan perlawanan terhadap Israel sebagai bagian dari identitas ideologis negara.
Palestina tidak hanya ditempatkan sebagai isu luar negeri, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai penjajahan dan dominasi Barat di kawasan.
Sikap ini tidak berhenti pada retorika. Sejumlah laporan internasional, termasuk dari Al Jazeera, mencatat bahwa Iran secara konsisten memberikan dukungan kepada kelompok perlawanan Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam, mulai dari bantuan finansial, pelatihan militer, hingga pengembangan teknologi persenjataan.
Fakta bahwa Iran—yang bermazhab Syiah—mendukung kelompok Sunni menunjukkan bahwa dalam konteks Palestina, garis sektarian dapat menjadi cair. Iran memposisikan konflik ini bukan sebagai pertentangan mazhab, melainkan sebagai konflik antara penjajahan dan perlawanan.
Namun, jika Iran memilih jalur konfrontasi, sebagian negara mayoritas Sunni justru bergerak ke arah yang berbeda. Melalui Abraham Accords, negara seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dengan dukungan Amerika Serikat. Sementara itu, Mesir dan Yordania telah lebih dahulu menjalin perjanjian damai sejak akhir abad ke-20.
Adapun Arab Saudi, meski belum secara resmi menormalisasi hubungan, tetap berada dalam orbit strategis Washington dan memainkan peran kunci dalam keseimbangan kekuatan regional.
Langkah negara-negara Sunni ini sering dikritik sebagai bentuk kompromi terhadap perjuangan Palestina.
Namun, dari sudut pandang mereka, kebijakan tersebut didorong oleh kebutuhan menjaga stabilitas nasional, kepentingan ekonomi, serta kalkulasi keamanan jangka panjang.
Ancaman konflik terbuka dengan Israel—yang didukung kekuatan militer Amerika Serikat—dipandang sebagai risiko besar yang dapat mengguncang stabilitas domestik dan regional.
Di titik ini, dunia Islam tampak terbelah dalam dua pendekatan besar.
Iran dan jaringan yang sering disebut sebagai “poros perlawanan” mengedepankan konfrontasi langsung terhadap Israel, sementara sebagian negara Sunni memilih jalur diplomasi, normalisasi, dan kerja sama strategis.
Perbedaan ini bukan semata soal keberanian atau kelemahan, tetapi juga mencerminkan perbedaan cara membaca realitas geopolitik.
Dinamika tersebut turut tercermin dalam sikap ulama Sunni. Di satu sisi, terdapat pandangan yang menegaskan bahwa membela pihak yang dizalimi merupakan prinsip universal dalam Islam, tanpa memandang mazhab.
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, KH Arif Fahrudin, menyatakan bahwa langkah Iran dalam menghadapi agresi Israel dapat dipahami sebagai bagian dari hak mempertahankan kedaulatan. Dalam konteks ini, dukungan terhadap Iran tidak dilihat sebagai dukungan terhadap ideologi Syiah, melainkan sebagai sikap terhadap ketidakadilan global.
Selain itu, dalam sejarah pemikiran Islam, terdapat upaya untuk menjembatani perbedaan mazhab. Al-Azhar University, misalnya, pernah mengeluarkan pandangan yang mengakui mazhab Syiah sebagai bagian dari tradisi Islam, membuka ruang bagi kerja sama lintas mazhab dalam isu-isu tertentu, termasuk Palestina.
Ini menunjukkan bahwa solidaritas lintas mazhab memiliki dasar historis, bukan fenomena baru yang muncul karena konflik kontemporer.
Namun demikian, tidak sedikit ulama Sunni yang tetap bersikap kritis terhadap Iran.
Mereka menyoroti keterlibatan Iran dalam konflik di Suriah, Irak, dan Yaman sebagai bagian dari agenda geopolitik yang lebih luas. Dalam pandangan ini, dukungan Iran terhadap Palestina tidak bisa dilepaskan dari upaya memperluas pengaruh regional.
Oleh karena itu, muncul sikap moderat: mendukung perjuangan Palestina, tetapi tetap menjaga jarak terhadap kepentingan politik Iran.
Dalam konteks global, isu Palestina kini berada di persimpangan berbagai kepentingan besar. Konflik ini tidak hanya melibatkan Iran dan Israel, tetapi juga berkaitan dengan strategi Amerika Serikat di Timur Tengah, serta dinamika kekuatan lain seperti Rusia dan China.
Palestina, dalam hal ini, tidak hanya menjadi simbol perjuangan, tetapi juga bagian dari percaturan geopolitik global.
Pada akhirnya, realitas yang muncul tidak sederhana.
Iran dapat dipandang sebagai salah satu negara yang paling konsisten dalam mendukung Palestina, tetapi konsistensi tersebut berjalan beriringan dengan kepentingan strategis.
Di sisi lain, negara-negara Sunni yang memilih jalur diplomasi tidak serta-merta dapat dianggap meninggalkan Palestina, melainkan sedang menjalankan kalkulasi politik yang berbeda.
Di tengah semua itu, satu kenyataan menjadi semakin jelas: dunia Islam tidak lagi memiliki satu suara tunggal dalam menyikapi Palestina.
Perbedaan pendekatan—antara perlawanan dan normalisasi—mencerminkan kompleksitas hubungan antara ideologi, kepentingan nasional, dan realitas kekuasaan global. Dan di antara tarik-menarik tersebut, Palestina tetap berada di pusat konflik, menjadi simbol perjuangan sekaligus cermin dari perpecahan itu sendiri.
