Dalam skema awal, kebijakan WFH akan diterapkan satu hari dari total lima hari kerja, dengan pengecualian bagi sektor pelayanan publik yang bersifat esensial.
Jakarta, 21 Maret 2026 — Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto tengah mematangkan rencana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai langkah strategis menghadapi tekanan global, khususnya potensi kenaikan harga energi akibat konflik internasional.
Wacana tersebut pertama kali mengemuka dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada 13 Maret 2026, ketika Presiden Prabowo meminta jajaran menteri mengkaji langkah konkret penghematan energi nasional. Salah satu opsi yang dibahas adalah pengurangan mobilitas pekerja melalui skema kerja jarak jauh.
Pembahasan kemudian berlanjut pada 19 Maret 2026 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dan disampaikan kepada publik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga mendorong sektor swasta untuk ikut menerapkan pola kerja serupa.
“WFH satu hari dalam seminggu ini sedang disiapkan dan rencananya diberlakukan setelah Lebaran,” ujar Airlangga dalam keterangannya kepada media di Jakarta.
Dalam skema awal, kebijakan WFH akan diterapkan satu hari dari total lima hari kerja, dengan pengecualian bagi sektor pelayanan publik yang bersifat esensial. Pemerintah saat ini masih menyusun aturan teknis agar implementasinya tidak mengganggu produktivitas maupun layanan masyarakat.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya langkah antisipatif di tengah ketidakpastian global. Dalam arahannya saat sidang kabinet, ia mengingatkan bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi dampak geopolitik, termasuk terhadap stabilitas pasokan dan harga energi.
Kebijakan WFH dinilai sebagai salah satu cara efektif untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama dari sektor transportasi harian pekerja. Pemerintah memperkirakan pengurangan mobilitas ini dapat berkontribusi signifikan terhadap efisiensi energi nasional.
Selain itu, langkah ini juga disebut sebagai bagian dari adaptasi kebijakan kerja modern yang sebelumnya sempat diterapkan secara luas saat pandemi COVID-19, dan kini kembali dipertimbangkan dalam konteks berbeda, yakni ketahanan energi nasional.
Hingga saat ini, pemerintah belum merilis regulasi resmi terkait penerapan WFH tersebut. Namun, kebijakan ini dipastikan akan mulai dijalankan setelah Hari Raya Idulfitri 2026, dengan rincian teknis menyusul setelah proses finalisasi.
Sumber:
Detik.com (13 & 19 Maret 2026), Antara News (21 Maret 2026)
