Oleh : Risman Taharudin (Alumni Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik Unisan Gorontalo)
Koordinat.co, Opini- Hari Pers selalu datang dengan cara yang sama, riuh. Twibbon mengganti wajah-wajah yang kemarin marah pada kritik. Banner ucapan berdiri tegak di ruang-ruang yang sebelumnya alergi pada liputan.
Kalimat “Selamat Hari Pers” mengalir deras, seolah pers adalah profesi yang sepenuhnya aman, dihormati, dan dilindungi. Padahal, ingatan kita belum sempat pulih dari kemarin.
Belum lama ini, publik menyaksikan bagaimana kritik jurnalistik Tempo terhadap Menteri Pertanian dibalas dengan nada tinggi dan kemarahan terbuka. Itu terjadi di pusat kekuasaan, direkam kamera, diperdebatkan publik. Tapi di daerah, peristiwa semacam itu jarang terdengar. Bukan karena tak terjadi, melainkan karena terlalu sering dibiarkan sunyi.
Jurnalis daerah hidup dalam ruang yang lebih sempit dan lebih rapuh. Diusir saat meliput sudah menjadi cerita biasa. Diminta menghapus foto, menurunkan video, bahkan menghapus karya yang telah terbit atau “mengamankan” berita adalah pengalaman yang nyaris rutin.
Ada jurnalis yang memberitakan Dugaan kemesraan seorang oknum anggota legislatif bukan gosip, melainkan fakta lapangan justru dilaporkan ke Dewan Pers. Ujungnya bukan klarifikasi, melainkan pemecatan dari medianya sendiri. Di titik itu, yang melukai bukan hanya tekanan kekuasaan, tetapi juga sunyinya solidaritas.
Kita juga menyimpan ingatan yang lebih gelap, seorang jurnalis pernah ditebas tangannya karena karya jurnalistiknya. Entah tahun berapa, entah di mana persisnya, tetapi peristiwa itu nyata. Ia menjadi penanda bahwa di negeri ini, kata-kata bisa dianggap ancaman, dan pena bisa dibalas dengan parang.
Hampir semua jurnalis, di Gorontalo maupun di luar sana, memiliki cerita serupa jika bukan kekerasan fisik, maka kekerasan psikologis yang dipendam sendirian.
Namun, anehnya, semua ingatan itu menguap ketika Hari Pers tiba. Luka kolektif mendadak dianggap selesai. Mereka yang kemarin mengenakan PDL partai, hari ini berganti twibbon “Selamat Hari Pers”. Yang sebelumnya gemar menekan, kini berdiri di barisan ucapan. Semua bergandengan tangan dalam sebuah pesta seremonial yang rapi, aman, dan jauh dari kegelisahan.
Di sinilah Hari Pers kehilangan maknanya. Hari Pers seharusnya menjadi hari mengingat, bukan hari melupakan. Ia semestinya menjadi ruang refleksi tentang siapa yang dibungkam, siapa yang dilindungi, dan siapa yang dibiarkan tumbang sendirian. Tetapi yang sering terjadi justru sebaliknya, perayaan menggantikan evaluasi, simbol menggantikan keberanian.
Dan pers sendiri tak sepenuhnya bisa lepas dari tanggung jawab itu. Kita jarang cukup jujur melakukan otokritik. Kita terlalu cepat berdamai dengan tekanan, terlalu mudah menukar keberanian dengan kenyamanan. Solidaritas sering berhenti pada pernyataan, tak sampai pada pembelaan. Jurnalis daerah kerap menjadi korban paling sunyi dituntut berani, tetapi dibiarkan sendiri saat risiko datang.
Maka pertanyaan tentang Hari Pers tetap menggantung, apakah ia masih tentang kemerdekaan, atau hanya tentang seremoni?
Jika Hari Pers tak sanggup menampung kegelisahan, tak berani menyebut luka, dan tak mau mengingat mereka yang disingkirkan oleh karyanya sendiri, maka ia hanya akan menjadi ritual tahunan indah di permukaan, kosong di kedalaman.
Ironisnya, justru pada hari yang katanya milik pers, keberanian itu sering absen. Yang hadir hanyalah pesta. Dan dari sanalah pertanyaan itu terus menggema, kita sedang merayakan hari pers, atau sedang merayakan lupa?
Hari Pers seharusnya tidak hanya menjadi tanggal, apalagi panggung. Ia mesti menjadi jeda untuk mengingat bahwa kemerdekaan pers bukan sesuatu yang selesai diperjuangkan, dan keselamatan jurnalis bukan bonus yang datang otomatis bersama kartu pers.
Setiap ucapan selamat semestinya dibarengi satu pertanyaan sederhana, jurnalis mana yang hari ini masih bekerja dalam ketakutan? Liputan apa yang tak pernah terbit karena intimidasi? Dan siapa yang memilih diam karena tahu, tak ada yang benar-benar berdiri di belakangnya?
Pengingat ini juga ditujukan ke dalam tubuh pers sendiri. Bahwa solidaritas tidak boleh berhenti pada unggahan, tidak boleh selektif, dan tidak boleh tunduk pada jarak organisasi atau kedekatan personal. Jurnalis yang diserang karena karyanya adalah serangan terhadap seluruh profesi, tak peduli medianya besar atau kecil, pusat atau daerah.
Hari Pers seharusnya menjadi hari evaluasi kolektif, apakah pers masih berani menjaga jarak dengan kekuasaan, masih setia pada kepentingan publik, dan masih mau membela sesamanya ketika risiko datang. Tanpa itu, kemerdekaan pers hanya tinggal jargon, dan perayaan hanya menjadi cara halus untuk melupakan luka yang belum sembuh.
